The 5-Second Trick For agus joko pramono
The 5-Second Trick For agus joko pramono
Blog Article
“It is because the regular on the state’s losses must be genuine and definite by measuring the standardization method and examining the appropriate normal. Therefore, we are unable to full People that are not yet stipulated from the law or in any current laws,” he remarked.
This "Cited by" rely features citations to the subsequent content articles in Scholar. The ones marked * could be unique within the post within the profile.
Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
For some urban and rural occupation seekers, informal sector is now primary work solutions. This reality has globally emerging at macro economic development. Unsurprisingly, the cost-effective prospect of the sector has enabled individuals to acheieve greater conventional of dwelling. Based on Susenas information, this short article focuses on the dynamic of informal sector relevant to its prospect, development eventually, and position in economic improvement.
IDI produces World Community Items on various subjects pertinent towards the function of SAIs. These publications abide by a demanding protocol of excellent assurance and therefore are freely available to all.
The point out’s losses calculated by the BPK should be true and definite, which include asset reduction, dollars, or state’s securities, he mentioned, including the board didn't estimate the point out’s losses due to forest destruction in Riau or mining in Papua.
Layanan ini merupakan sarana layanan here on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and good take a look at. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Lebih dari itu, pihaknya juga mengedukasi peserta pameran agar tak menentukan harga dengan melihat siapa yang membeli. “Misalnya ketika yang datang itu pejabat atau istri pejabat, harga langsung dinaikkan. Itu tak boleh, makanya di sini dipasang harga pas,” sebutnya.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“The PDI-P accepted Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus said, noting that selecting a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was per the prevailing regulations.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing solutions in addressing The existing fiscal condition faced through the UN as impacted from the pandemic and the need to maximize coordination between oversight businesses beneath the UN to improve accountability and governance.